Tunggakan BPJS Kesehatan Yang Memberatkan Rumah Sakit dan Klinik di Indonesia

Masalah kesehatan nasional seluruh masyarakat Indonesia memang sangatlah penting sehingga pemerintah menerbitkan BPJS. Namun keberadaan BPJS ini malah membuat pelaku di bidang kesehatan seperti rumah sakit, klinik hingga dokter ‘menjerit’ alias terberatkan. Bagaimana tidak, tunggakan BPJS kesehatan yang harus dibayarkan ke rumah sakit dan klinik di Indonesia ini tidaklah sedikit. Misalnya saja dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) yang menagih tunggakan sebesar Rp 6,5 Triliun dari BPJS Kesehatan untuk tahun 2019. Menurut perwakilan Persi, Odang Muchtar sebagai Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi, mengungkapkan bahwa BPJS sering kali menunggak dana pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 4 bulan. Tentunya diharapkan tunggakan pembayaran yang jumlahnya sangatlah fantastis ini diharapkan segera dibayarkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Perlu disadari bahwa setiap rumah sakit membutuhkan kas untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Maka dari itulah dampak dari tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, membuat kas yang penting untuk kegiatan operasional sehari-hari menjadi terbatas bahkan kurang. Bila sudah begitu akan menganggu keberjalanan rumah sakit untuk melayani masyarakat itu sendiri. Bahkan apabila rumah sakit atau klinik benar-benar sudah tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli obat atau pasokkan perlengkapan kesehatan yang ada, bisa langsung diputus oleh pemasok atau supplier-nya.

Dampak panjangnya bila tunggakan BPJS Kesehatan tidak segera dibayarkan adalah rumah sakit atau klinik yang mengalami stunting alias pengkerdilan serta tidak mampu tumbuh dalam bisnis yang dilakukan. Pernyataan yang sama dengan Persi juga disampaikan oleh Asklin (Asosiasi Klinik Indonesia) mengenai tunggukan BPJS Kesehatan yang begitu memberatkan klinik. Tunggakan yang dialami pun juga lama yakni sekitar 3 bulan lamannya.

Bisa dibilang Klinik lebih terberatkan lagi oleh tunggakan BPJS Kesehatan tidak hanya telatnya pembayarkan tetapi juga perlakuan berbeda yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap klinik dengan puskesmas. Saat ini banyaknya masyarakat yang lari ke Puskesmas guna mendapatkan FKTP alias Asilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan syarat rujukan pasien ke BPJS Kesehatan rumah sakit. Puskesmas dengan mudah memberikan rusukan tersebut, sementara bila klinik yang memberikan, maka oleh BPKS Kesehatan akan dikejar. Bahkan bisa saja dana kapasitas yang diberikan akan terkurangi.

Asklin berpendapat bahwa seharusnya puskesmas tetap pada fungsinya terdahulu yakni mencegah penyakit sebagai tindakan preventif bukan untuk memberikan pelayanan pengobatan. Apabila situasi yang dijelaskan ini terus saja berlanjut, yang akan terjadi adalah klinik yang terancam tutup dengan desifit dari BPJS Kesehatan yang semakin besar lagi. Buntut dari kenyataan tersebut, sudah banyak klinik yang memutuskan hubungannya yang sudah terjalin bersama BPJS Kesehatan sehingga tidak ada lagi pasien yang dirawat masuk dalam program BPJS tersebut.

Tags from the story

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *