Langkah Pemulihan Politik, Ekonomi, dan Bisnis Indonesia yang Terendat Saat Pandemi COVID-19

covid 19

Tak bisa dipungkiri lagi bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan Indonesia mengalami ketersendatan dalam aspek politik, ekonomi, dan bisnis. Bahkan, ketersendeatan serupa juga terjadi di hampir seluruh negara yang ada di dunia. Kondisi kian diperparah seiring dengan kondisi masa pandemi yang terus berlanjut hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memulihkan kembali berbagai aspek penting seperti politik, ekonomi, dan binis seiring dengan ditemukannya vaksin virus yang mematkan tersebut.

Salah satu upaya yang diambil untuk memulihkan aspek tersebut adalah penyelenggaraan Asian Insights Conference 2020 yang disadakan oleh Bank DBS Indonesia yang dihadiri oleh beberapa pakar politik, ekonnomi, dan bisnis terkemuka. Berikut ini akan kami bagikan informasi mengenai langkah-langkah pemulihan yang diperoleh dari hasil konferensi tersebut.
Langkah pemulihan dalam bidang politik lebih terfokus pada pengambilan kebijakan yang tepat di masa pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan politik akan difokuskan pada perbaikan taraf kesehatan masyarakat secara merata.

Kondisi inilah yang membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan agar keberlangsungan operasionalnya terjaga meskipun terus mengalami defisit dalam beberapa tahun terakhir. Pemulihan dalam bidang politik juga dilakukan dengan tetap menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pasalnya, pesta demokrasi semacam ini sangat dibutuhkan oleh partai politik untuk mencari mengenalkan sekaligus mencari dukungan terhadap calon-calon yang mungkin diajukan pada pesta demokrasi terbesar selanjutnya yaitu pemilu 2024. Selain itu, pemulihan dalam bidang politik juga dilakukan dengan mengesahkan RUU Cipta Kerj atau Omnibus Law yang dianggap mampu menggenjot pembukaan lapangan kerja tetapi banyak mengorbankan hak para pekerja.

Berbagai langkah yang digunakan untuk memulihkan kondisi ekonomi dan bisnis di Indonesia sangat mempertimbangkan berbagai indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), cadangan devisa, utang luar negeri, target pembangunan nasional, dan sebagainya. Salah satu upaya yang sangat membantu pemulihan kondisi ekonomi dan bisnis terletak pada kebijakan penundaan atau toleransai terhadap pemungutan pajak dalam jangka waktu 6 bulan khusunya untuk jenis pajak penghasilan (PPh). Bahkan, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa pemberian relaksasi terhadap bea masuk terhadap kegiatan ekspor industri.

Langkah pemulihan ekonomi dan bisnis juga difungsikan untuk menahan tren pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang cenderung mengalami perlambatan. Langak yang tepat untuk menahan tren perlambatan laju ekonomi dan bisnis terletak pada aksi jemput bla terhadap insvestasi dari luar negeri baik untuk pemulihan di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Selain itu, langkah pemulihan ekonomi dan bisnis melalui aksi jemput bola investasi luar negeri difokuskan untuk menghasilkan produk pengganti impor agar menghasilkan pertambahan nilai ekonomi.

Upaya pemulihan ekonomi dan bisnis di masa pendemi diharapkan mampu berlangsung secara merata. Salah satunya adalah dengan mengajak para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pasalnya, pergerakan ekonomi nasional tidak hanya memerlukan peran usaha bisnis makro saja, melainkan juga peran UMKM. Pemerintah telah melakukan pendistribusian dana pemulihan ekonomi sekaligus kredit usaha rakyat. Bahkan, target penerima data juga berasal dari berbagai sektror UMKM seperti sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Selain itu, langkah pemulihan juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemberian program Kartu Pra Kerja untuk membekali SDM dengan pengetahuan dan skill yang mumpuni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *